Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perusahaan digital global tanpa memperoleh kontribusi yang sepadan terhadap perekonomian nasional.
Menurut legislator yang akrab disapa Mas Kawe itu, sudah saatnya pemerintah memperkuat regulasi agar perusahaan Over The Top (OTT) yang beroperasi di Indonesia turut memenuhi kewajiban sebagaimana berlaku di berbagai negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Dian Siswarini, beserta jajaran subholding Telkom.
Dalam rapat itu, kader dari Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto ini menyoroti besarnya manfaat yang diperoleh perusahaan OTT dari pasar Indonesia, termasuk penggunaan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diimbangi dengan aturan yang menjamin adanya kontribusi yang adil bagi negara dan industri telekomunikasi dalam negeri.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah menerapkan regulasi lebih tegas terhadap perusahaan OTT.
“Kalau kita mau bicara benchmark, seperti Korea Selatan yang mana OTT itu wajib membayar network usage fee ke operator lokal. Kalau kita lihat Uni Eropa, mereka juga tunduk sekali dengan regulasi. Ibu sebagai pimpinan bisa diskusi dengan Komdigi kalau memang perlu regulasi yang diperlukan,” katanya.
Selain itu, Kawendra juga menyoroti masih rendahnya penerimaan negara dari sektor pajak digital jika dibandingkan dengan besarnya nilai ekonomi digital Indonesia.
“Dari Rp1.350 triliun, pajak digital kita hanya Rp32 sekian triliun. Berarti hanya 0,27 persen, satu persen saja tidak sampai,” ungkapnya.
Menurut Kawendra, angka tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan agar perkembangan ekonomi digital tidak hanya menguntungkan perusahaan global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara, operator telekomunikasi nasional, dan masyarakat.
“Masa kita rela? Telkom dengan seluruh anak perusahaannya dimanfaatkan begitu saja. Kita harus cari formula yang betul-betul berkeadilan supaya kontribusinya jelas untuk Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, perusahaan OTT yang memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia juga harus menunjukkan komitmen dengan memenuhi kewajiban yang berlaku.
“Jangan hanya sekadar memanfaatkan market kita, tapi kewajibannya tidak mau diikuti,” pungkas Kawendra.
