Jakarta, 23 September 2026 – Pemerintah mengkaji sejumlah skema untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kajian tersebut mencakup perhitungan uang kuliah tunggal, jalur mandiri, hingga kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kajian Awal Hitung Pendapatan UKT dan Jalur Mandiri
Brian menyampaikan arahan Presiden usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9). Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah menghitung kebutuhan anggaran secara rinci.
“Arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (23/9).
Pemerintah telah melakukan perhitungan terhadap sejumlah sumber pendapatan PTN. Analisis itu dibutuhkan untuk mengetahui anggaran yang harus disiapkan jika biaya kuliah program sarjana di PTN dibebaskan.
“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya. Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana mensubsidi program sarjana,” ujarnya.
Hasil perhitungan awal tersebut akan diselaraskan dengan opsi kebijakan dan kemampuan fiskal negara. Pemerintah ingin memastikan rencana kuliah gratis tidak mengganggu operasional kampus dan kualitas layanan pendidikan.
“Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” jelasnya.
Presiden Ingin Program Jalan Cepat Namun Bertahap
Brian mengungkapkan Presiden Prabowo menginginkan program kuliah gratis dapat dilaksanakan secepat mungkin. Namun penerapan tetap membutuhkan tahapan agar kebijakan memiliki dasar perhitungan yang matang.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Presiden menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tim tersebut akan memperdalam perhitungan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan.
“Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Menteri Sesneg, Pak Menteri Agama, dan lainnya, termasuk Menteri Keuangan,” ungkap Brian.
Keterlibatan lintas kementerian dinilai penting karena rencana ini berkaitan dengan tata kelola pendidikan tinggi, pembiayaan negara, serta keberadaan perguruan tinggi di bawah kementerian lain.
Target Kajian Rampung dalam Satu Bulan
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan dapat selesai dalam dua pekan hingga satu bulan. Hasilnya akan menjadi dasar perumusan skema pembiayaan dan tahapan penerapan yang lebih realistis.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” tuturnya.
Setelah kajian selesai, tim lintas kementerian akan kembali melapor kepada Presiden. Laporan tersebut akan menjadi dasar penetapan langkah pemerintah dalam menjalankan program kuliah gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.
