Komisi V DPR RI : Regulasi Kayu Hanyut Harus Dijaga dengan Prinsip Kemanusiaan

INFO BENCANA178 Dilihat

Jakarta – Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), menyambut baik kebijakan pemerintah yang memberikan izin pemanfaatan kayu-kayu yang terbawa arus banjir di wilayah Sumatera untuk digunakan oleh masyarakat terdampak.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1/2026), Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini, menilai Kebijakan tersebut dapat mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana.

Baca Juga Ini di Kopdud.Com!

Tekankan Nilai Integritas dan Dedikasi, Danlanal Bengkulu Pimpin Upacara Penandatanganan Pakta Integritas Calon Tamtama TNI AL

Danang Wicaksana menilai, pemanfaatan kayu hanyut merupakan langkah konkret yang berpihak pada rakyat.

Khususnya warga yang kehilangan rumah dan fasilitas umum akibat bencana banjir.

83.960 Posbankum Selesaikan 14.000 Kasus, Negara Hemat Rp1,2 Triliun

Ia berharap kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan pengawasan yang baik agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Pemanfaatan kayu yang terbawa arus banjir ini sangat membantu masyarakat di daerah terdampak, terutama untuk mempercepat pembangunan kembali rumah dan sarana prasarana yang rusak,” ujar Danang Wicaksana.

Ruslan Raya:  Hubungan Erat Nilai-Nilai Islam dalam Sosial dan Perspektif Ibadah Menurut Mata Sosial

Terkait regulasi pemanfaatan kayu hanyut di lapangan, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan RI Nomor: S.467/PHL/IPHH/PHL.04.01/B/12/2025 tertanggal 8 Desember 2025.

Surat edaran tersebut mengatur tentang Pemanfaatan Kayu Hanyut untuk Pemulihan Pasca Bencana Banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

137 Kepala SPPG Dicopot, Kepala BGN Tegaskan Zero Tolerance Kasus Keracunan MBG

Dalam poin pertama surat edaran tersebut disebutkan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pasca bencana.

Serta sebagai bantuan material bagi masyarakat terdampak untuk membangun fasilitas dan sarana prasarana, dapat dilaksanakan dengan mengedepankan asas keselamatan rakyat dan kemanusiaan.

Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Simeulue

Lebih jauh, Danang Wicaksana menegaskan, kebijakan ini harus dijalankan dengan prinsip kemanusiaan dan transparansi.

Ia juga meminta seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun aparat di lapangan, untuk memastikan pemanfaatan kayu hanyut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.

“Yang terpenting adalah keselamatan dan pemulihan kehidupan warga. Regulasi sudah jelas, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan dilakukan secara bertanggung jawab,” pungkasnya.

(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *