JAKARTA, matasosial.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mencatat adanya peningkatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara. Hal itu tercermin dari hasil Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan IPKP tahun 2026.
Juru Bicara BNPP Nadia Mulya menyampaikan, pengukuran IPKP tahun ini dilakukan di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan. Skor nasional naik dari 0,55 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026.
“Pengukuran IPKP tersebut mencakup 11 kawasan di wilayah darat dan 11 kawasan di wilayah laut dengan meninjau tiga aspek utama, yakni intensitas aktivitas lintas batas, kualitas konektivitas transportasi, serta pertumbuhan ekonomi kawasan,” ujar Nadia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 27 Agustus 2026.
Menurut Nadia, angka IPKP bukan hanya soal capaian. Data ini dipakai sebagai instrumen pemetaan untuk melihat kawasan mana yang sudah maju dan mana yang masih perlu penguatan program.
Dengan data yang terukur, BNPP berharap perencanaan pembangunan di wilayah batas negara bisa lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu BNPP mendorong kementerian dan lembaga terkait menjadikan hasil IPKP sebagai acuan utama dalam menyusun kebijakan.
“Perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia, melainkan beranda terdepan negara. Dari beranda inilah Indonesia terus melangkah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Nadia.
Ada 22 kawasan yang diukur tahun ini. Rinciannya 11 kawasan darat dan 11 kawasan laut. Fokus penilaian ada pada tiga indikator: aktivitas lintas batas, konektivitas transportasi, dan pertumbuhan ekonomi.
