Bambang Soesatyo, Anggota Wantimpres RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/ Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan.
Indonesia memasuki fase pembangunan yang menuntut kepemimpinan nasional semakin matang, tangguh, dan mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Presiden memegang mandat utama untuk mengarahkan negara, sementara Wakil Presiden ideal tidak cukup hanya berfungsi sebagai ban serep atau pendamping seremonial. Ia selain memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial yang kuat. Juga harus menjadi mitra strategis: yang memiliki chemistry membantu Presiden sebagai pengendali menerjemahkan visi besar menjadi kebijakan yang terukur, menjembatani kepentingan politik, serta memastikan negara hadir secara nyata dalam menjawab persoalan rakyat.
Tantangan Indonesia saat ini tidak berdiri sendiri. Persoalan ekonomi berkaitan dengan kesenjangan sosial; polarisasi politik dapat melemahkan kepercayaan terhadap demokrasi; sementara derasnya arus informasi digital dapat memperuncing ketegangan sosial. Karena itu, Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang tidak sekadar memiliki popularitas, tetapi kapasitas kenegarawanan, ketenangan politik, kecakapan manajerial, integritas, dan keberanian mengambil keputusan.
*Ekonomi yang tumbuh, tetapi harus semakin berkeadilan*
Perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan. Pada 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen, dengan nilai PDB mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita sekitar USD5.083,4. Capaian tersebut membuktikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia relatif kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan ketidakpastian pasar keuangan global.
Namun, pertumbuhan belum boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Pertumbuhan harus menjelma menjadi kesempatan kerja yang layak, peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, serta pemerataan kesejahteraan antardaerah. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 masih berada pada 4,65 persen, sedangkan rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya membuka lapangan kerja, melainkan meningkatkan kualitas pekerjaan dan daya beli keluarga.
Kemiskinan memang terus menurun, tetapi jumlah penduduk miskin masih besar. Pada Maret 2025, terdapat 23,85 juta penduduk miskin; sementara ketimpangan pengeluaran pada Maret 2026 tercatat dengan gini ratio 0,368. Artinya, pembangunan harus lebih sungguh-sungguh menjangkau kelompok rentan, wilayah tertinggal, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, dan generasi muda yang memasuki pasar kerja.
Baca Juga Ini di Kopdud.Com!
Di sinilah Wakil Presiden ideal harus hadir sebagai penggerak koordinasi lintas kementerian dan daerah. Ia harus mampu memastikan program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hilirisasi, pendidikan vokasi, pembiayaan UMKM, serta pembangunan wilayah berjalan terpadu—bukan sekadar kumpulan program yang berjalan sendiri-sendiri.
Wakil Presiden harus berani menjadi pengawal ekonomi kerakyatan: memastikan investasi masuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat koperasi dan UMKM, serta tidak membiarkan kekayaan alam hanya menguntungkan segelintir pihak.
*Politik membutuhkan konsolidasi, bukan sekadar kompromi*
Tantangan politik Indonesia adalah menjaga stabilitas tanpa mematikan kritik, dan membangun persatuan tanpa menyeragamkan pandangan. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas dari perbedaan, melainkan demokrasi yang mampu mengelola perbedaan melalui hukum, dialog, dan etika kekuasaan.
Wakil Presiden ideal harus memiliki kemampuan komunikasi politik yang dewasa. Ia perlu mampu membangun jembatan antara pemerintah dengan parlemen, pemerintah pusat dengan daerah, elite politik dengan masyarakat sipil, serta generasi lama dengan generasi baru. Ia harus mampu meredakan ketegangan, bukan memperbesar perpecahan; memperkuat kepercayaan, bukan menambah kecurigaan.
Dalam konteks itu, Wakil Presiden tidak boleh menjadi pusat faksionalisme baru. Ia harus menjadi simpul persatuan dalam pemerintahan, penjaga soliditas kabinet, dan mitra Presiden yang berani menyampaikan pandangan secara jujur dalam ruang pengambilan keputusan. Kesetiaan kepada Presiden bukan berarti membenarkan segala sesuatu tanpa pertimbangan. Kesetiaan sejati adalah membantu Presiden mengambil keputusan yang paling baik bagi negara.
Konstitusi menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, relasi keduanya harus dibangun atas dasar kesamaan visi, saling percaya, pembagian kerja yang jelas, dan disiplin konstitusional.
*Demokrasi harus dijaga dengan hukum dan keteladanan*
Demokrasi Indonesia membutuhkan penguatan institusi, bukan hanya figur. Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan hukum tidak menjadi alat tarik-menarik kepentingan, penegakan hukum tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, serta kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi ruang fitnah, intimidasi, dan manipulasi.
Wakil Presiden ideal harus memiliki rekam jejak penghormatan terhadap konstitusi, hukum, dan etika publik. Ia perlu memahami bahwa kekuasaan bukan hadiah pribadi, melainkan amanat rakyat yang dibatasi oleh hukum. Dalam demokrasi, kewibawaan pemerintah lahir bukan dari kerasnya suara, tetapi dari konsistensi antara ucapan, tindakan, dan keberpihakan pada keadilan.
Sosok demikian juga harus sanggup mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel. Ia perlu menjadi bagian dari sistem pengawasan internal pemerintahan: memastikan kebijakan tepat sasaran, anggaran digunakan secara efektif, serta pelayanan publik bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
*Tantangan sosiologis: persatuan dalam masyarakat yang semakin majemuk dan digital*
Indonesia memiliki modal sosial yang besar: gotong royong, Pancasila, agama, adat, dan semangat kebangsaan. Namun modal tersebut harus terus dirawat. Perbedaan identitas, kesenjangan sosial, urbanisasi, perubahan struktur keluarga, serta kontestasi di ruang digital dapat menjadi sumber kerentanan bila tidak dikelola dengan bijaksana.
Ruang digital kini menjadi arena ekonomi, politik, dan sosial yang sangat menentukan. Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet dan 143 juta pengguna aktif media sosial. Namun, tingginya konektivitas belum sepenuhnya disertai kedewasaan digital; sepanjang 2024, Komdigi menangkap 1.923 konten hoaks.
Karena itu, Wakil Presiden ideal harus memahami denyut masyarakat modern. Ia perlu mampu berbicara kepada generasi muda tanpa kehilangan wibawa; membela kelompok rentan tanpa membangun ketergantungan; serta merawat keberagaman tanpa mengorbankan prinsip kebangsaan. Penguatan literasi digital, pendidikan karakter, ketahanan keluarga, dan dialog antarkelompok harus menjadi bagian dari agenda nasional, bukan pelengkap pidato.
Pembangunan manusia juga harus menjadi perhatian utama. IPM Indonesia 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Kemajuan ini penting, tetapi harus dibarengi pemerataan mutu pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
*Kriteria Wakil Presiden yang dibutuhkan Indonesia*
Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki lima kualitas utama.
Pertama, berintegritas dan berpijak pada konstitusi. Ia harus bersih, taat hukum, serta memahami bahwa jabatan adalah amanat.
Kedua, mampu bekerja dalam sistem pemerintahan. Ia bukan hanya komunikator, tetapi eksekutor dan pengendali koordinasi program prioritas.
Ketiga, memiliki kecakapan politik untuk mempersatukan. Ia harus mampu menjembatani perbedaan dan menjaga stabilitas nasional.
Keempat, memahami persoalan ekonomi rakyat. Ia harus mengerti bahwa angka pertumbuhan tidak berarti apa-apa bila rakyat masih sulit memperoleh pekerjaan, penghasilan layak, pangan terjangkau, dan pendidikan bermutu.
Kelima, memiliki kepekaan sosial serta kemampuan komunikasi lintas generasi. Ia harus hadir bagi rakyat sebagai pemimpin yang mendengar, bukan sekadar berbicara.
Pada akhirnya, Wakil Presiden ideal bukanlah figur yang sekadar melengkapi susunan kekuasaan. Ia harus menjadi penguat arah pemerintahan, pemecah kebuntuan, penjaga stabilitas, dan pelaksana agenda strategis Presiden.
Bangsa ini membutuhkan duet kepemimpinan yang bekerja dalam satu irama: Presiden memimpin arah besar negara, sementara Wakil Presiden memastikan arah itu sampai ke meja rakyat—dalam bentuk pekerjaan, keamanan, keadilan, pendidikan, dan harapan.
*Pelajaran dari Peran Wakil Kepala Pemerintahan di Berbagai Negara*
Setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda. Karena itu, Indonesia tidak perlu menyalin mentah-mentah praktik negara lain. Namun, pengalaman sejumlah negara menunjukkan satu prinsip yang sama: wakil kepala pemerintahan akan bernilai strategis apabila diberi mandat yang jelas, target yang terukur, serta ruang kerja yang memperkuat—bukan menyaingi—kepemimpinan Presiden.
Di Amerika Serikat, Wakil Presiden memiliki dua fungsi konstitusional penting: menjamin kesinambungan kepemimpinan apabila Presiden berhalangan tetap atau sementara, serta memimpin Senat dengan hak suara penentu ketika terjadi suara berimbang. Model ini mengajarkan pentingnya kesiapan Wakil Presiden untuk setiap saat mengambil tanggung jawab tertinggi negara, sekaligus menjadi jembatan kerja antara eksekutif dan legislatif.
Bagi Indonesia, pelajarannya bukan meniru kewenangan Senat Amerika Serikat, melainkan membangun Wakil Presiden yang memiliki kapasitas kenegaraan penuh: memahami arah kebijakan, menguasai persoalan strategis, dan siap menjaga kesinambungan pemerintahan dalam situasi apa pun.
Di Afrika Selatan, jabatan Deputy President dirancang secara lebih operasional. Konstitusi menegaskan bahwa Deputy President harus membantu Presiden dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam praktiknya, ia dapat diberi mandat memimpin koordinasi program lintas sektor, hubungan pemerintah dengan parlemen, percepatan reformasi agraria, penanganan titik-titik krisis pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, reformasi badan usaha milik negara, ketahanan energi, hingga penguatan keamanan dan pencegahan kejahatan.
Model Afrika Selatan memberi pelajaran penting bagi Indonesia: Wakil Presiden ideal perlu diberi portofolio prioritas yang konkret. Misalnya, mengawal pengentasan kemiskinan, mempercepat pemerataan investasi dan pembangunan daerah, menyelesaikan hambatan pelayanan publik, mengoordinasikan agenda ketahanan pangan dan energi, serta memastikan program prioritas Presiden benar-benar sampai kepada rakyat.
Sementara itu, India memperlihatkan fungsi Wakil Presiden sebagai penjaga etika dan kualitas demokrasi parlementer. Wakil Presiden India secara ex officio menjadi Ketua Rajya Sabha atau Majelis Tinggi. Peran ini menuntut sikap imparsial, kecakapan mengelola perbedaan politik, dan kemampuan menjaga martabat perdebatan demokratis.
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya Wakil Presiden memiliki kemampuan menjadi simpul komunikasi politik nasional. Ia harus dapat membantu Presiden membangun dialog yang produktif dengan parlemen, partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, kampus, serta kelompok masyarakat sipil. Perbedaan politik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi permusuhan yang menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Dari ketiga contoh tersebut, Indonesia dapat mengambil intisari bahwa Wakil Presiden ideal harus menjalankan sedikitnya empat fungsi strategis: penjaga kesinambungan kepemimpinan nasional, koordinator pelaksanaan program prioritas, jembatan komunikasi antara pemerintah dan kekuatan politik, serta penggerak penyelesaian persoalan lintas sektor.
Dengan demikian, Wakil Presiden bukan pelengkap kekuasaan. Ia harus menjadi problem solver yang bekerja tenang, terukur, dan efektif; seorang negarawan yang membantu Presiden memastikan negara tidak hanya kuat dalam visi, tetapi juga sigap dalam pelaksanaan.
Pewarta: Abdul Latif