Catatan Politik Bamsoet, Mengurai Deep State: Ketika Kekuasaan Formal Diuji oleh Jaringan di Balik Layar

Advetorial1 Dilihat

Bambang Soesatyo, Anggota Wantimpres RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/ Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya “deep state”, perlawanan diam-diam, kepatuhan semu, hingga sabotase dari dalam pemerintahan patut dibaca sebagai alarm serius bagi tata kelola negara. Ini bukan sekadar istilah politik yang menarik perhatian publik. Dalam konteks Presiden Prabowo, istilah tersebut merujuk pada perilaku oknum dalam birokrasi yang merasa menjadi “raja kecil”, menguasai informasi dan prosedur institusi, tetapi tidak sungguh-sungguh menjalankan arah kebijakan pemerintah yang sah.

Presiden tidak menyatakan bahwa seluruh aparatur negara adalah bagian dari persoalan. Justru, penekanan harus diletakkan pada segelintir aktor, pola kerja, dan simpul kepentingan yang berpotensi menggunakan kewenangan administratif, akses informasi, jejaring ekonomi, atau posisi strategis untuk memperlambat, membelokkan, bahkan menggagalkan kebijakan negara.

Dalam negara demokratis, Presiden memperoleh mandat rakyat melalui konstitusi dan pemilihan umum. Namun, mandat formal tidak selalu otomatis menjamin kendali penuh terhadap seluruh mesin pemerintahan. Di balik ruang rapat kabinet, terdapat birokrasi permanen, jaringan perizinan, pengelola anggaran, simpul pengadaan, pengendali data, hingga pihak-pihak yang memahami seluk-beluk lembaga jauh lebih lama daripada pejabat politik yang masa baktinya terbatas.

Di titik inilah masalah bermula. Ketika keahlian birokrasi digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, ia menjadi tulang punggung negara. Tetapi ketika pengetahuan institusional dipakai untuk melindungi kepentingan lama, menutup informasi, memperdagangkan akses, atau menghambat keputusan yang sah, birokrasi dapat berubah menjadi kekuasaan tanpa mandat rakyat.

Baca Juga Ini di Kopdud.Com!

Dinas Pekerjaan Umum Sukabumi Terus Berupaya Tingkatakan Kualitas Infrastruktur di Beberapa Wilayah

*Deep state bukan sekadar teori konspirasi*

Istilah deep state sering dipakai secara serampangan. Karena itu, negara harus membedakan antara kritik politik biasa, perbedaan profesional dalam birokrasi, dan tindakan sistematis yang benar-benar menyalahgunakan kekuasaan.

Secara akademik, konsep deep state memang tidak tunggal. Literatur politik menggambarkannya sebagai jejaring informal di dalam atau di sekitar institusi negara yang bekerja secara tertutup, memiliki akses terhadap sumber daya strategis, serta berupaya memengaruhi atau membatasi kekuasaan pemerintahan yang sah. Kajian mutakhir juga menegaskan bahwa maknanya berbeda menurut sejarah dan struktur kekuasaan setiap negara.

Karena itu, Indonesia tidak boleh terjebak dalam dua ekstrem. Pertama, menganggap setiap hambatan birokrasi sebagai konspirasi. Kedua, menganggap semua istilah “deep state” sekadar retorika politik sehingga menutup mata terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang nyata.

Pendekatan yang tepat adalah pendekatan hukum: fakta harus diuji, bukti harus dibuka secara proporsional, aktor harus dimintai pertanggungjawaban, dan lembaga harus diperbaiki agar persoalan tidak berulang.

Tradisi Penyambutan Komandan Lanal Nias

*Peristiwa penyadapan: alarm atas keamanan negara*

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh negara, yang kini berada dalam proses penegakan hukum, menunjukkan mengapa isu jaringan kekuasaan tersembunyi tidak dapat dipandang enteng. Aparat menyatakan operasi tersebut diduga menyasar bukan hanya Presiden, melainkan juga pejabat pemerintahan, anggota parlemen, tokoh politik, aparat penegak hukum, aktivis, hingga mahasiswa. Namun, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa tercantumnya seseorang sebagai target tidak berarti orang tersebut melakukan pelanggaran.

Jika penyadapan tanpa kewenangan terbukti, persoalannya melampaui pelanggaran privasi. Komunikasi kepala negara dapat berisi agenda keamanan, kebijakan ekonomi, langkah diplomasi, strategi penertiban aset, serta keputusan penting negara. Informasi seperti itu, apabila diakses dan diperdagangkan atau dimanipulasi secara ilegal, berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Karena itu, penyelesaian kasus harus tegas, terbuka, profesional, dan bebas dari pilih kasih. Tidak boleh ada kriminalisasi atas kritik, tetapi juga tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan politik atau ekonomi tersembunyi.

*Pelajaran dari berbagai negara*

Untuk Sukabumi, Iman Adi Nugraha Ajak Kementerian Pariwisata Tingkatkan Potensi Wisata Daerah

Turki merupakan contoh klasik. Istilah derin devlet atau deep state tumbuh dari dugaan jejaring keamanan, militer, intelijen, dan unsur sipil yang bekerja di luar mekanisme akuntabilitas demokratis. Pengalaman Turki mengajarkan bahwa ketika lembaga keamanan dan birokrasi tidak diawasi secara kuat, kekuasaan informal dapat berkembang menjadi ancaman bagi supremasi sipil dan hukum.

Pakistan juga kerap dibahas dalam studi tentang negara hibrida, ketika hubungan antara elite sipil, militer, intelijen, dan kelompok politik menciptakan pusat-pusat pengaruh yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol pemerintahan elektoral. Dampaknya bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan ketidakpastian kebijakan dan rapuhnya institusi demokrasi.

Di Mesir, struktur keamanan dan jejaring ekonomi yang melekat pada institusi tertentu menunjukkan bagaimana kekuasaan informal dapat memiliki daya tahan lebih panjang daripada pemerintahan yang datang silih berganti. Dalam konteks ini, demokrasi menjadi prosedur yang rapuh apabila tidak disertai transparansi anggaran, pengawasan parlemen, kebebasan pers, dan independensi peradilan.

Amerika Serikat memperlihatkan wajah berbeda. Istilah deep state banyak dipakai sebagai narasi politik untuk menyerang “administrative state” atau birokrasi federal. Namun, pengalaman Amerika juga memberi pelajaran penting: tidak semua ketidaksepakatan birokrasi adalah sabotase. Administrasi negara modern memang membutuhkan aparatur profesional yang relatif permanen. Persoalannya bukan keberadaan birokrasi permanen, melainkan apakah ia netral, transparan, tunduk pada hukum, dan dapat diawasi publik.

Indonesia memerlukan negara kuat, bukan negara gelap

Jaro Midun: BAZNAS Terus Hadir, Bersama RT RW Kami Bergerak Bersihkan dan Bantu Warga

Presiden Prabowo tepat ketika menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh permainan kepentingan, kepatuhan pura-pura, atau sabotase dari dalam. Tetapi respons terhadap persoalan ini harus memperkuat negara hukum, bukan memperluas kecurigaan tanpa batas.

*Indonesia memerlukan lima langkah utama.*

Pertama, audit menyeluruh atas titik rawan kekuasaan: perizinan, pengadaan, tata niaga sumber daya alam, perpajakan, penegakan hukum, keamanan siber, dan pengelolaan data strategis.

Kedua, penguatan sistem merit birokrasi. Aparatur harus loyal kepada konstitusi, kepentingan rakyat, dan pemerintahan yang sah; bukan kepada patron politik, kelompok ekonomi, atau jaringan kekuasaan lama.

Ketiga, perlindungan serius terhadap pelapor pelanggaran serta penguatan audit digital. Banyak jaringan kekuasaan bekerja bukan melalui keputusan tertulis, melainkan melalui perintah informal, penghilangan jejak digital, dan penyalahgunaan akses data.

PPAL Rayon Ciangsana Gelar Olahraga Bersama, Donor Darah, Bazar, dan Penyuluhan Hukum

Keempat, pengawasan demokratis yang efektif. DPR, BPK, KPK, Ombudsman, pers, masyarakat sipil, dan peradilan harus menjalankan fungsinya secara independen. Kekuasaan gelap tumbuh subur ketika pengawasan dilemahkan.

Kelima, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Presiden telah menegaskan negara harus bertindak terhadap penyalahgunaan kekuasaan tanpa melihat keluarga, partai, maupun latar belakang pelaku. Prinsip ini harus menjadi standar yang nyata, bukan sekadar semboyan.

Urgensi pembenahan ini diperkuat oleh indikator tata kelola. Indeks Persepsi Korupsi 2025 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 182 negara. Indeks ini bukan vonis atas seluruh aparatur, tetapi merupakan peringatan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian korupsi harus diperkuat secara nyata.

Pada akhirnya, musuh terbesar negara bukan kritik, oposisi, atau perbedaan pendapat. Musuh terbesar negara adalah kekuasaan yang bekerja tanpa mandat, tanpa transparansi, dan tanpa pertanggungjawaban.

Demokrasi tidak boleh dikendalikan oleh lorong-lorong gelap. Presiden memperoleh mandat dari rakyat; karena itu, seluruh mesin negara harus kembali pada satu garis: melayani rakyat, menjaga konstitusi, dan memastikan tidak ada jaringan kepentingan yang berdiri lebih tinggi daripada negara.

Pewarta: Abdul Latif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *