Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pencapaian ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, menegaskan konsistensi Kabupaten Sukabumi dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Sekretaris DPRD, H. Wawan Gondawan, S.IP., M.AP., menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh unsur pemerintahan daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Raihan WTP ke-12 bukan hanya penghargaan administratif, tetapi juga bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab,” kata Wawan, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wawan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah berkontribusi dalam mendukung terciptanya sistem pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas.
“Kami mengapresiasi dedikasi seluruh pegawai yang telah bekerja dengan baik. Semoga capaian ini semakin mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Sekretariat DPRD akan terus mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam bidang penganggaran, pengawasan, maupun legislasi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan keberhasilan meraih opini WTP ke-12 secara beruntun, Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu mempertahankan prestasi tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan melalui sinergi seluruh perangkat daerah.
