Sukabumi, 14 Juli 2026 – Kabupaten Sukabumi terus berikhtiar menghadirkan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan warga dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semangat Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah, pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki kondisi jalan kabupaten yang saat ini baru mencapai tingkat kemantapan sekitar 62 persen.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, menjelaskan bahwa panjang jalan kabupaten mencapai 1.347,5 kilometer, sehingga kebutuhan anggaran pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sangat besar.
“62 persen. Nah, kita punya strategi karena fiskal kita terbatas. Untuk meningkatkan setiap satu persen kemantapan jalan itu kita butuh kurang lebih Rp390 miliar,” kata Uus kepada awak media.
Menurutnya, target kemantapan jalan dalam RPJMD disusun menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski begitu, Pemkab tetap mengacu pada target pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMN.
“Kalau target RPJMD kita memang di bawah RPJMN, tapi kita tetap mengacu pada kebijakan yang di atas,” ujarnya.
Dorong Dukungan Pemerintah Pusat
Untuk mengejar target tersebut, Dinas PU aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, mulai dari Bappenas, Komisi V DPR RI, hingga Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita komunikasi dengan Bappenas, Komisi V, dan Kementerian PU. Tiga pintu ini kita dobrak, kita yakinkan bahwa Sukabumi dengan panjang jalan 1.347,5 kilometer adalah jalan kabupaten terpanjang di Jawa Barat,” ucapnya.
Uus menambahkan, panjangnya jaringan jalan berbanding lurus dengan tingkat kerusakan yang juga tinggi. Karena itu, penanganan tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sukabumi.
“Karena terpanjang di Jawa Barat, tingkat kerusakannya juga nomor satu. Sehingga butuh turun tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi supaya target kemantapan jalan minimal 66 persen bisa tercapai,” katanya.
Tantangan Kerusakan Jalan
Dari total panjang jalan kabupaten, sekitar 62 persen dalam kondisi mantap, sementara sisanya masih rusak ringan, sedang, hingga berat.
“Kerusakan berat itu di atas 60 persen sehingga harus direkonstruksi. Itu yang biayanya tinggi,” jelasnya.
Kerusakan jalan tersebar di seluruh wilayah pelayanan Dinas PU. Karena itu, pemerataan penanganan hanya bisa dilakukan jika ada tambahan anggaran atau bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Kalau tidak ada dukungan dari pusat dan provinsi, saya yakin tidak akan beres. Makanya Pak Bupati terus mendorong kami berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah sudah ada respons dari Komisi V untuk membantu Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
